Pengertian Pemerintahan ~ Setiap negara di seluruh dunia yang merdeka, berdiri, dan berdaulat, tentun memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini tak terkecuali dengan negara Indonesia. Apa sih sebenarnya pemerintahan itu? Nah, pada kesempatan kali ini Zona Siswa akan menghadirkan penjelasan lengkap mengenai pengertian pemerintahan yang mencakup badan-badan negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semoga bermanfaat Check this out!!!

Istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, mempunyai arti berbeda. Untuk memahami lebih ditail, terlebih dahulu sobat sekalian akan diajak mempelajari tentang peengertian pemerintahan. Pengertian pemerintahan memiliki arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut.

  1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas yang dialkukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentngan negara yang meliputi eksekutif, legelatif, dan yudikatif dari pemerintahan pusat sampai daerah.
  2. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu segala aktivitas yang diselenggarakan hanya oleh eksekutif saja, dalam hal ini presiden, raja, ataupun perdana menteri.

Dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (1982), Dr. E. Utrecht, S.H. berpendapat tentang istilah pemerintahan yang meliputi 3 pengeritian berikut ini.

  1. Pemerintah adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahtaran umum yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peratuaran (legeslatif), badan-bada kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peratuaran yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama (eksekutif), badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili (yudikatif).
  2. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan-kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara, seperti raja, presiden, atau perdana menteri.
  3. Pemerintah dalam arti presiden bersama-sama dengan kabinet.

Pengertian Pemerintahan | www.zonasiswa.com

Jadi pengertian pemerintahan mencakup seluruh badan-badan/lembaga-lembaga negara yaitu legesltaif, eksektufi, dan yudikatif serta ada yang hanya terdiri satu badan saja yaitu eksekutif. Kekuasaan suatu negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu sebagai berikut.

  1. Kekuasaan Legeslatif
    Kekuasaan legelatif adalah kekuasaan membuat undang-undang atau disebut denga rule making function. Legislatif ialah badan deliberatif pemerintah dengan kekuasaan membuat hukum Lembaga legislatif antara lain, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Pada sistem pemerintahan Perlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan mengangkat eksekutif. Pada sistem pemerintahan Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksektuif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak, menetapkan budget, dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif kadangkala melaksanakan perjainjian dan meneklariskan perang.

  2. Kekuasaan Eksekutif
    Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang atau disebut dengan rule application function.

  3. Kekuasaan Yudikatif
    Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut denga rule adjudication function.

Ketiga pembagian kekuasaan di atas dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Ketiga kekuasaan itu pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755).

Kesimpulannya, pemahaman tentang pemerintahan hanyalah tentang unsur kekuasaan eksekutif saja (presiden, raja, atau perdana menteri). Meskipun demikian, dalam suatu negara ada kekuasaan yang ada tidak hanya dimonopoli oleh eksekutif. Namun, ada juga unsur-unsur yang lain, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang (rule making function) dan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication function). Negara Indonesia mengaunt sistem pembagian kekuasaan seperti ini karena merupakan negara demokrasi.

Terima kasih sudah berkenan membaca artikel Pendidikan Kewarganegaraan di atas tentang Pengertian Pemerintahan, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan sobat sekalian. Apabila ada suatu kesalahan baik berupa penulisan maupun isi dari artikel di atas, mohon kiranya kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan bersama. Jangan lupa like dan share juga ya sobat. ^^Maju Terus Pendidikan Indonesia^^

0 komentar:

Poskan Komentar